Untuk menjadi saksi dugaan pidana menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan di masyarakat yang sedang disidik oleh Polda Sulsel.

Jakarta, postsurabaya.com

IPW dalam siaran persnya menyatakan bahwa Direktur Kriminal Khusus (dirkrimsus) Polda Sulawesi Selatan Kombes Helmi Kwarta Kusuma harus memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, jumat (28/07)

Untuk menjadi saksi dugaan pidana menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan di masyarakat yang sedang disidik oleh Polda Sulsel dengan target Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso sebagai tersangka.

IPW menilai apa yang disampaikan kepada pimpinan tertinggi Polri tersebut merupakan masukan dan pengkritisan terhadap institusi untuk diperhatikan dan dibenahi.

Agar kepercayaan masyarakat terhadap polri tetap terjaga. Namun, siaran pers IPW itu tidak dikehendaki sehingga Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dijadikan target proses hukum.

Menanggapi hal tersebut, LQ Indonesia Lawfirm mengecam pihak kepolisian, Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Bambang Hartono, SH, MH menyayangkan hal tersebut.

“Tampaknya UU Kebebasan berpendapat hanyalah teori dan tulisan belaka. Dalam prakteknya Kepolisian, Kejaksaan sama sekali tidak menghargai adanya kebebasan berpendapat.

Segala bentuk kritik, kecaman dan opini negative tidak lagi dianggap sebagai pendapat tapi dianggap ssbagai ujaran kebencian, pencemaran.

Kepolisian kita sangat hebat dalam memcari celah hukum untuk mempidanakan siapa saja yang berpendapat keras dan tidak enak di kuping mereka.”

“Dengan mudah kepolisian memproses, menyidik terhadap kasus ITE dan pencemaran nama baik. Kritik dan saran yang seharusnya diperhatikan dan di tanggapi malah di lawan dengan hukuman pidana.

Hebat, Bravo Polri, bener-bener presisi. Inikah bentuk Polri harus tidak anti kritik yang didengungkan Kapolri Listyo Sigit? Rupanya hanya pepesan kosong.” Lanjut Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm

Sudah banyak yang menjadi korban pasal pencemaran nama baik akibat kritik yang disampaikan. Sebut saja Haris Azhar yang mengkritik Luhut Panjaitan, perkara pencemaran nama baiknya sedang di sidangkan di Pengadilan.

Juga sedang berlangsung pengacara Alvin Lim yang dipolisikan sebanyak 185 Laporan Polisi oleh banyak Jaksa di Indonesia karena dengan keras mengkritik banyaknya oknum Jaksa di Kejaksaan.

Kini Ketua IPW yang tugasnya memang memberikan saran dan masukan menjadi sasaran oknum kepolisian untuk di bidik.

Dugaan kriminalisasi ini, selain melawan kebebasan berpendapat juga dipandang sebagai bentuk kesewenangan pejabat publik.

“Sebaiknya jika pejabat tidak ingin di kritik dan disindir, jangan menjadi pejabat publik.

Pejabat publik adalah pelayan masyarakat dan sudah layak jika ada perbuatan yang tidak mengena untuk di kritik dan diberikan opini oleh masyarakat.

Bagaimana pejabat akan bisa koreksi jika tidak ada kritik dan masukan dari masyarakatm namanya masukan bisa positif berbentuk pujian dan apresiasi tapi juga bisa negatif dalam bentuk kritik atau sindiran.

Hal yang biasa dan tidak seharusnya menjadi bahan pidana.” Lanjut Advokat Bambang Hartono, SH, MH

“Jangan sebut Indonesia sebagai negara demokrasi jika setiap kritik dan pendapat terhadap pejabat publik dianggap sebagai pidana pencemaran nama baik.

Akan jadi lebih parah dari Jaman Orde Baru ini Indonesia. Presiden Jokowi harusnya mengatensi hal ini.” Tutup Bambang dengan pedas

arfaiz / postsurabaya

Related Posts