Madiun, postsurabaya.com
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan Sertipikat Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan kepada Masyarakat Kabupaten Madiun
Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),
Hadi Tjahjanto mengunjungi Kabupaten Madiun untuk menyerahkan 17 sertipikat redistribusi tanah.
Penyerahan sertipikat dilakukan secara berkumpul bersama di Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun pada Rabu (31/01/2024).
Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa masyarakat telah menempati dan memanfaatkan tanah di dalam kawasan hutan tersebut rata-rata selama 40 tahun.
“Baru saja kita serahkan 17 sertipikat dari pelepasan kawasan hutan atau SK Biru. Kita bersyukur hari ini kita bisa merealisasikan sertipikat itu digunakan untuk perumahan maupun untuk perkebunan,” ujarnya.
Kegiatan Redistribusi Tanah di Kabupaten Madiun pada tahun 2023 telah selesai dilaksanakan sebanyak 182 bidang.
Dengan jumlah penerima sertipikat sebanyak 172 KK seluas 71.660 meter persegi yang terdistribusi di 13 desa/kelurahan.
Adapun masyarakat di wilayah tersebut mayoritas bermata pencarian sebagai pekebun.
“Kabupaten Madiun juga memiliki target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah selesai hampir 80% dan terjadi penambahan nilai ekonomi mencapai Rp1,2 Triliun dari Hak Tanggungan.
Kami harapkan sertipikat ini dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat yang rata-rata mereka hidup dengan berkebun.
Mengandalkan hidupnya dari sumber daya hutan,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.
Wisnu Priyagung (30) adalah salah satu penerima sertipikat redistribusi tanah berupa rumah seluas 383 meter persegi.
Dalam kesempatan ini, Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas sertipikat yang diterima.
Karena kini, ia bersama istri dan anaknya merasa tenang untuk menempati rumah serta menggarap lahan di desa tersebut.
“Terima kasih untuk seluruh pihak, bapak Hadi Tjahjanto dan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun telah memerhatikan kami, masyarakat kalangan bawah.
Proses sertipikat ini tiga bulan yang lalu alhamdulillah lancar. Dalam seluruh prosesnya tidak ada biaya dan tidak ada halangan apapun,” ungkapnya.
Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus.
Tenaga Ahli Menteri dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta Plt Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. Turut hadir, perwakilan Bupati Madiun beserta jajaran Forkopimda setempat.
( trisno / postsby)
[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]
Related Posts
Paslon 02 : Tujuannya untuk bisa mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Madiun.
Guru minta pada aparat hukum ASN oknum polisi dan biro Hukum di Proses Hukum.
Tambang Galian C di Magetan diduga tak berizin.
Sekitar 50 perusahaan membuka lowongan kerja untuk tamatan SMK di Ponorogo.
Karena Baihaki Akbar selaku ketua umum menduga bahwasanya ketua PN turut terlibat dalam pembebasan Ronald Tannur.
No Responses