Bandung, postsurabaya.com
Kepala Bidang DKPP Jawa Barat Supriyanto, mengatakan bahwa mulai tadi, (23/06) akan ada pemeriksaan binatang pemeliaraan akan di periksa.
Namun pemeriksaan itu sehubungan Program Pemerintah Propinsi Jawa Barat, untuk meningkatkan kesehatan hewan dan pemiliknya hewan.
“Untuk pemeriksaan ini di lakukan, agar terhindar dari sengat atau rabies pada gigitan anjing dan kucing”, katanya Supriyanto.
Untuk Bulan Juli 2023 ini sudah selesai, semua yang punya pemilik hewan pemeliaraan agar dapat di dijamin kesehatanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyiapkan lima langkah antisipasi kasus rabies.
Mulai dari pengawasan lalu lintas Hewan Pembawa Rabies (HPR), pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan pengamatan rabies.
Vaksinasi, surveilans penyakit, koordinasi, sampai komunikasi informasi dan edukasi pada masyarakat.
“Jawa Barat secara berkelanjutan tetap mewaspadai kasus rabies dengan melakukan berbagai antisipasi, meski menjadi salah satu provinsi yang nol kasus rabies,” kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat Supriyanto, ketika dihubungi, di Bandung, Jumat.
Supriyanto menuturkan tidak ada kasus rabies di Jawa Barat, baik pada hewan maupun manusia, dalam dua tahun terakhir dan hal itu sejalan dengan misi “Menuju Jabar Bebas Rabies”.
Menurut Supriyanto, kesadaran masyarakat pemilik HPR untuk memvaksin hewan peliharaannya terus meningkat, dikutip antara.com
“Peningkatan kesadaran ini buah dari sosialisasi Pemprov Jabar kepada masyarakat serta adanya pemberitaan terkait rabies pada manusia di provinsi lain yang ikut menggugah kesadaran untuk melaksanakan vaksinasi,” kata dia.
jajang / hariyanto / postsurabaya
[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]
Related Posts
PERINGATI HARI IBU TAHANAN RUTAN KELAS 1 DISUAPIN IBUNYA MENANDAKAN KASIH SAYANG IBU KEPADA ANAK. BANYAK YANG MENETESKAN AIR MATA.
Alvin Lim njlentrehake alasane milih nulungi perkarane Agus Salim.
Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar senam dan jalan sehat bersama Pj Bupati Madiun Tontro Pahlawanto.
Paslon 02 : Tujuannya untuk bisa mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Madiun.
Guru minta pada aparat hukum ASN oknum polisi dan biro Hukum di Proses Hukum.
No Responses