Jakarta, postsurabaya.com
Korban minta pada polisi dan TNI agar tangkap para pelaku yang melakukan pengawalan terhadap mengawal kompanye pada Paslon Capres dan Wacapres.
Korbanyak kini masih berada di rumah sakit, dan belum mendapatkan biaya dari sipelaku peniayaan oleh oknum TNI yang ganas.
Kadispenad, Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan bahwa prajurid tak pantas melakukan kekerasan, minggu (31/12).
Seusai diduga lakukan pengeroyokan relawan Ganjar di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/SBH, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah Sabtu (30/12/2023).
“Kami tak perna memerintakan prajurid berlaku kasar terhadap rakyat”, katanya.
Menurutnya apa lagi sempat mengawal tim kempanye dan ini di ASN di larang, apa lagi sampai memukul warga saat lewat menimbulkan kekerasan terhadap rakyat.
“Saya Geram mendengarnya, bahkan saya perintahkan pihak polisi agar tangkap ASN TNI yang melakukan kekerasan terhadap korban, jika perlu tangkap dan olah TKP”, ujarnya.
Secara hukum prajurid bukan kawal kompanye atau dukungan pada Pilres tidak di perbolehkan.
“Jika terdapat Prajurid melakukan kompanye, kami pecat tidak dengar hormat”, tuturnya.
Sebanyak 15 Prajurit TNI ditahan, hal ini dilakukan atas perintah KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, agar mempermudah proses pemeriksaan dan penyelidikan atas peristiwa tersebut.
Telah memerintahkan Danyonif Raider 408/Sbh dan Denpom IV/4 Surakarta untuk menahan 15 prajurit terduga kasus penganiayaan guna memeriksa, dikutip tvonenews.com.
Menyelidiki dan mendalami keterlibatan oknum prajurit tersebut, serta melakukan proses hukum sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Kadispenad, Brigjen Kristomei Sianturi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu (30/12/2023).
“Pada hal seorang ASN TNI harus melindungi rakyatnya dari bahaya, agar tercipta keamanan tertib dalam pemilu”, katanya Sadian, SH, MH Aktivis.
Apalagi itu baru paslon dan kompanye tak perlu ada kekerasan di jalan. Namanya di jalan, pihak TNI memberikan kelancaran di jalan agar pengaturan di jalan lancar dan aman.
den / henry / postsby
[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]
Related Posts
Paslon 02 : Tujuannya untuk bisa mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Madiun.
Guru minta pada aparat hukum ASN oknum polisi dan biro Hukum di Proses Hukum.
Tambang Galian C di Magetan diduga tak berizin.
Edy Azwar Ketua KNPI Kab. Bulukumba, Pemkab tidak sportif ada dugaan SPPT Ganda.
dr. Asri Ludin Tambunan nengatakan pihaknya setiap kunjungan ke satu daerah akan berusaha menunjukkan kerja nyata langsung kepada masyarakat.
No Responses