Surabaya, postsurabaya.com
HEBOH KPK Tangkap tangan di tnggpi serius oleh Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI) Baihaki Akbar, sangat mengapresiasi KPK yang telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat pemerintah kabupaten Sidoarjo, sabtu (27/01).
Tapi sangat di sayangkan KPK tidak mempunyai nyali dan keberanian untuk segera melakukan penangkapan, penahanan dan mempublikasikan para tersangka dalam dugaan kasus korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan tujuh lantai.
Baihaki Akbar selaku Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI) sangat kecewa dengan kinerja KPK dalam menangani dugaan kasus Korupsi pembangunan gedung pemkab Lamongan.
Terduga tersangka yang dimana sampai detik ini KPK belum melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para tersangka dan KPK juga belum mempublikasikan nama-nama para tersangka dalam kasus tersebut.
Padahal KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi dan sudah ada 4 nama yang ditetapkan sebagai tersangka namun sampai detik ini belum di tangkap.
Ditahan dan dipublikasikan oleh KPK, maka dari ini kami Aliansi Madura Indonesia (AMI) bertanya-tanya ada apa dengan KPK kok terkesan tembang pilih dalam melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi.
Yang lebih mirisnya lagi sampai detik ini KPK belum menetapkan status hukumnya Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang pada saat itu menjabat sebagai Sekda Kabupaten Lamongan.
Padahal sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh KPK sebanyak 2 kali pada tanggal 12 – 19 Oktober 2023 di gedung KPK atas dugaan korupsi kasus pembangunan Gedung Pemkab Lamongan APBD 2017 – 2019, dengan anggaran proyek Rp. 151 miliar.
Maka dari ini kami Aliansi Madura Indonesia (AMI) meminta dengan tegas kepada KPK untuk segera melakukan penangkapan.
Penahanan dan mempublikasikan nama-nama para tersangka dan kami juga meminta dengan tegas kepada KPK untuk segera menetapkan status hukumnya Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.
“Kami berharap KPK Profesional Dan Independen dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tidak masuk angin dalam menangani kasus Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan”, katanya.
prayitno / postsrby
[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]
Related Posts
Paslon 02 : Tujuannya untuk bisa mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Madiun.
Guru minta pada aparat hukum ASN oknum polisi dan biro Hukum di Proses Hukum.
Tambang Galian C di Magetan diduga tak berizin.
Sekitar 50 perusahaan membuka lowongan kerja untuk tamatan SMK di Ponorogo.
Karena Baihaki Akbar selaku ketua umum menduga bahwasanya ketua PN turut terlibat dalam pembebasan Ronald Tannur.
No Responses